Jakarta — Pimpinan Wilayah Gerakan Pemuda (PW GP) Al Washliyah DKI Jakarta menyatakan keberatan terhadap rencana aksi unjuk rasa yang dijadwalkan berlangsung di kawasan Gedung DPR/MPR RI pada 27 Agustus 2026. GP Al Washliyah DKI mengingatkan agar pelaksanaan aksi tetap menjaga ketertiban serta tidak menimbulkan gangguan terhadap keamanan Jakarta.
Rencana demonstrasi itu dikabarkan melibatkan sejumlah kelompok masyarakat, termasuk Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB), Aliansi Rakyat Indonesia Bersatu (ARIB), dan Aliansi Rakyat Peduli Indonesia (ARPI).
Ketua PW GP Al Washliyah DKI Jakarta, Dedi Siregar, menilai setiap kelompok memiliki hak untuk menyampaikan aspirasi. Namun, ia mengingatkan agar tidak ada pihak yang menggunakan nama masyarakat Indonesia secara keseluruhan untuk membenarkan kepentingan kelompok tertentu.
Menurut Dedi, keberagaman pandangan merupakan bagian dari kehidupan demokrasi sehingga tidak semestinya satu kelompok mengklaim dirinya sebagai representasi seluruh rakyat Indonesia.
“Kami meminta agar tidak ada pihak yang mengatasnamakan seluruh bangsa Indonesia. Negara ini merupakan milik seluruh masyarakat, bukan milik kelompok atau kepentingan tertentu,” kata Dedi dalam keterangannya.
Meski menyatakan penolakan terhadap rencana aksi tersebut, Dedi menegaskan bahwa GP Al Washliyah DKI Jakarta tetap menghormati kebebasan masyarakat dalam menyampaikan pendapat di muka umum. Hak tersebut, menurutnya, harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan tidak mengorbankan kepentingan masyarakat lainnya.
Ia juga mengingatkan potensi munculnya tindakan yang dapat mengarah pada provokasi, intimidasi, kekerasan, maupun perusakan fasilitas umum dalam momentum aksi.
“Demokrasi harus dijalankan secara bertanggung jawab. Jangan sampai kebebasan menyampaikan aspirasi justru berujung pada tindakan yang mengganggu ketertiban atau merusak fasilitas publik,” ujarnya.
GP Al Washliyah DKI Jakarta selanjutnya mengimbau masyarakat, terutama anak muda, agar tidak mudah terseret oleh informasi yang belum terverifikasi menjelang pelaksanaan demonstrasi.
Masyarakat diminta lebih cermat dalam menyikapi berbagai informasi yang beredar serta mengedepankan dialog dan penyampaian aspirasi secara damai sesuai koridor hukum. Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga kondisi Jakarta tetap aman, tertib, dan kondusif.
